adminku

Jakarta, 19 Mei 2026. LSP P3 Profesional Komunikasi Informasi memperluas akses sertifikasi kompetensi nasional di bidang komunikasi dan informasi melalui kerja sama strategis dengan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.

Kerja sama yang ditandatangani pada 19 Mei 2026 itu membuka peluang bagi mahasiswa, lulusan baru, hingga tenaga profesional di Kalimantan Barat untuk mengikuti asesmen dan uji kompetensi teknis berbasis standar nasional Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

Ketua APWIKI , Dr. Pitoyo, M.Si., menyatakan bahwa kebutuhan industri komunikasi dan digital saat ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan ijazah akademik, tetapi membutuhkan bukti kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional.

“Dunia kerja sekarang mencari SDM yang benar-benar siap kerja dan mampu menunjukkan kompetensinya secara objektif. Karena itu, sertifikasi profesi menjadi kebutuhan penting, terutama di sektor komunikasi dan informasi yang berubah sangat cepat,” ujarnya.

Menurut Dewi Sad Tanti, Ketua LSP P3 PROKI, kerja sama dengan UNU Kalbar menjadi langkah konkret untuk membuka akses sertifikasi yang lebih merata hingga daerah.

“Selama ini akses sertifikasi profesi masih banyak terpusat di kota besar. Melalui kolaborasi ini, kami ingin mahasiswa dan tenaga profesional di Kalimantan Barat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh sertifikat kompetensi BNSP dan meningkatkan daya saingnya di dunia kerja nasional,” katanya.

Kepala Biro AUAK UNU Kalbar, Zikal Okta Syahtria menilai kerja sama tersebut penting untuk menyiapkan lulusan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.

“Mahasiswa sekarang membutuhkan kombinasi antara kemampuan akademik dan pengakuan kompetensi profesional. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kampus menyiapkan lulusan yang siap bersaing dan siap bekerja,” jelasnya.

Dalam kerja sama tersebut, UNU Kalbar akan menyediakan peserta dan Tempat Uji Kompetensi atau TUK sewaktu, sedangkan LSP P3 PROKI akan melaksanakan asesmen melalui asesor kompetensi yang profesional, independen, dan tersertifikasi.

Program ini diharapkan memberi dampak langsung bagi pengembangan sumber daya manusia komunikasi publik, media digital, humas, kreator konten, dan sektor informasi di Kalimantan Barat.

Perjanjian kerja sama berlaku selama lima tahun hingga 2031 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Universitas Pamulang bersama Asosiasi Profesi Wirausaha Informasi dan Komunikasi Indonesia (APWIKI) memperkuat kolaborasi pengembangan sumber daya manusia melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Jumat (8/5/2026). Pascapenandatanganan kerja sama tersebut, kegiatan langsung dilanjutkan dengan Sertifikasi Kompetensi Teknis sebagai langkah konkret penyiapan SDM asesor profesional.

Rektor Universitas Pamulang, E. Nurzaman Amrie, mengatakan penguatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas perguruan tinggi, terutama dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif.

“Jumlah mahasiswa yang besar harus diikuti kualitas yang dibutuhkan masyarakat. Sertifikasi teknis bagi asesor menjadi bagian penting dari quality assurance perguruan tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan asesor kompetensi yang profesional sangat menentukan kredibilitas proses sertifikasi di lingkungan pendidikan tinggi.

“Setiap lembar sertifikasi merupakan bagian dari kredibilitas institusi dan mahasiswa. Karena itu, penguatan kompetensi teknis bagi asesor menjadi pembuktian kualitas secara legal dan formal,” kata Nurzaman.

Ketua Umum Asosiasi Profesi Wirausaha Informasi dan Komunikasi Indonesia, Pitoyo, menegaskan bahwa MoU harus ditindaklanjuti dengan program nyata yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kompetensi SDM.

“Setelah MoU harus ada aktivitas bersama yang konkret. Salah satunya melalui penyiapan dan penguatan asesor kompetensi agar kualitas sertifikasi semakin baik dan terpercaya,” ujarnya.

Kegiatan sertifikasi teknis asesor tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang asesmen kompetensi. Para peserta dibekali penguatan teknis agar mampu menjalankan proses asesmen secara profesional, objektif, dan sesuai standar.

Ketua LSP P1 Universitas Pamulang, Dani Rahman Hakim, menyebut kebutuhan asesor kompetensi terus meningkat seiring melonjaknya jumlah asesmen di lingkungan kampus.

“Pada 2025 jumlah asesmen mencapai sekitar 15 ribu peserta dan tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 17 ribu asesmen. Karena itu, penyiapan SDM asesor menjadi sangat penting,” katanya.

Ia menilai peningkatan kapasitas asesor menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas pelaksanaan sertifikasi tetap terjaga di tengah tingginya jumlah peserta asesmen.

Sementara itu, Kepala LSP P1, Dany, menegaskan asesor kompetensi harus memiliki kemampuan teknis sekaligus integritas dalam menjalankan proses penilaian.

Ketua LSP P3 PROKI, Dewi Sad Tanti, mengatakan keberadaan asesor yang mempunyai sertifikat kompeten teknis menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kompetensi calon lulusan.

“Kolaborasi LSP P3 dengan LSP P1 ini menjadi peluang kegiatan berkelanjutan pembuktian kompetensi pada asesor-asesor bidang Komunikasi lainnya,” ujarnya.

TRIBUNNEWS.COM – Kebutuhan tenaga Digital Public Relations terus meningkat seiring percepatan arus komunikasi di ruang digital. Menjawab tantangan tersebut, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 3 Profesional Komunikasi Informasi atau LSP P3 PROKI menggelar uji kompetensi nasional yang diikuti 20 profesional dari berbagai sektor.

Uji kompetensi ini menerapkan skema Junior Strategi Digital Public Relations yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Direktur LSP P3 PROKI, Dewi Sad Tanti, mengatakan sertifikasi menjadi alat ukur kemampuan yang jelas dan dapat diuji.

“Kami memastikan setiap asesi yang direkomendasikan kompeten benar-benar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri. Ini penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan publik,” ujarnya di Tempat Uji Kompetensi Sewaktu, Universitas Mercu Buana, Jakarta Selatan, Jumat, (10/4/2026).

Peserta uji kompetensi berasal dari kalangan profesional industri, akademisi, hingga tenaga ahli dengan pengalaman kerja lebih dari tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan kompetensi Digital PR kini semakin luas dan tidak hanya terbatas pada praktisi komunikasi.

Dalam prosesnya, asesor menilai kemampuan peserta secara menyeluruh. Penilaian mencakup penyusunan strategi komunikasi digital, pengelolaan konten, hingga pengukuran efektivitas kampanye. Seluruh proses berbasis portofolio dan bukti kerja yang relevan dengan praktik di lapangan.

Dewan Pengarah LSP P3 PROKI, Dr. Irmulansati, SH, menilai dunia kerja membutuhkan bukti kemampuan yang terstandar. Sertifikasi dinilai menjadi penghubung antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan ijazah. Dunia kerja membutuhkan bukti kompetensi. Uji kompetensi menjadi mekanisme untuk memastikan keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan industri,” katanya.

Hasil asesmen selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno asesor sebelum diajukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.

Melalui uji kompetensi ini, standar keahlian Digital Public Relations diarahkan menjadi lebih terukur. Sertifikasi menjadi acuan bagi dunia kerja untuk memastikan tenaga profesional siap menghadapi tuntutan komunikasi digital yang terus berkembang.

Sumber :

https://m.tribunnews.com/mata-akademia/7815902/bukan-sekadar-ijazah-20-profesional-ikuti-uji-kompetensi-nasional-digital-public-relations

RM.id Rakyat Merdeka – Kebutuhan tenaga Digital Public Relations (PR) terus meningkat seiring percepatan arus komunikasi di ruang digital. Menjawab tantangan tersebut, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 3 Profesional Komunikasi Informasi atau LSP P3 PROKI menggelar uji kompetensi nasional yang diikuti 20 profesional dari berbagai sektor.

Uji kompetensi berlangsung menggunakan skema Junior Strategi Digital Public Relations yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Direktur LSP P3 PROKI, Dewi Sad Tanti, mengatakan bahwa sertifikasi menjadi alat ukur kemampuan yang jelas dan dapat diuji.

“Kami memastikan setiap asesi yang direkomendasikan kompeten benar-benar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri. Ini penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan publik,” ujarnya, di Tempat Uji Kompetensi Sewaktu, Universitas Mercu Buana, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

Peserta uji kompetensi berasal dari kalangan profesional industri, akademisi, hingga tenaga ahli dengan pengalaman kerja lebih dari tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan kompetensi Digital PR kini semakin luas dan tidak hanya terbatas pada praktisi komunikasi.

Dalam prosesnya, asesor menilai kemampuan peserta secara menyeluruh. Penilaian mencakup penyusunan strategi komunikasi digital, pengelolaan konten, hingga pengukuran efektivitas kampanye. Seluruh proses berbasis portofolio dan bukti kerja yang relevan dengan praktik di lapangan.

Dewan Pengarah LSP P3 PROKI, Pitoyo, menilai bahwa dunia kerja membutuhkan bukti kemampuan yang terstandar. Sertifikasi dinilai menjadi penghubung antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan ijazah. Dunia kerja membutuhkan bukti kompetensi. Uji kompetensi menjadi mekanisme untuk memastikan keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan industri,” katanya.

Hasil asesmen selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno asesor sebelum diajukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.

Melalui uji kompetensi ini, standar keahlian Digital Public Relations diarahkan menjadi lebih terukur. Sertifikasi menjadi acuan bagi dunia kerja untuk memastikan tenaga profesional siap menghadapi tuntutan komunikasi digital yang terus berkembang.

Sumber :

https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/307049/kebutuhan-digital-pr-meningkat-20-profesional-ikuti-uji-kompetensi-nasional